SAMARINDA- Anggota Komisi III DPRD Kaltim M Udin dari Fraksi Partai Golkar mewacanakan dibentuknya Pansus (Panitia Khusus) CSR (Corporate Social Responsibility).
“Dulu kan ada pansus pertambangan. Tapi itu terlalu luas, sekarangnya lebih fokus. Salah satunya mengenai CSR,” kata M Udin, wakil rakyat yang berasal dari daerah pemilihan Kutai Timur, Bontang dan Berau ini, beberapa waktu lalu.
Mengapa perlu pansus CSR, politisi yang dikenal kritis ini mengatakan, berdasarkan temuan-temuan saat mengunjungi perusahaan perusahaan pertambangan, masih belum jelas arah penyaluran CSR perusahaan. Bahkan tidak menukik pada kebutuhan warga setempat.
“Pansus CSR berarti bicara soal CSR,” ucapnya.
Menurut Udin, Pansus tentang CSR akan dibahas lebih lanjut bersama Pj Gubernur Kaltim, sebab anggarannya melalui pihak Pemprov Kaltim.
“Tapi, tahun ini tidak bisa dulu. Jadi, kemungkinannya tahun depan dibahas lebih spesifik. Sekarang waktunya pendek dan banyak Pansus yang tengah dikerjakan,” kata dia.
Termasuk pembahasan lanjutan mengenai 21 Izin Usaha Pertambangan (IUP) palsu yang dikerjakan Pansus Investigasi Pertambangan beberapa bulan lalu. Di mana, dalam temuannya terindikasi ada keterlibatan mantan Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Sampai sekarang pelaku dan orangnya belum jelas. Siapa yang terlibat dan pemalsuan tanda tangan Gubernur berkaitan IUP palsu itu belum diketahui. Sehingga kami akan lanjutkan, jangan sampai hal seperti ini terus terjadi dan terulang,” tandasnya.
Terkait rencana tersebut, Udin meminta Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik berani mengeksekusi para pelaku tambang ilegal atau koridor yang menggunakan jalan umum. #ADV/reel