SAMARINDA- Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang menyebutkan, sejumlah ruas jalan nasional di Kaltim, terutama di Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu mengalami rusak, namun status jalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Lantaran itu, politisi PDI Perjuangan itu mengakui berusaha mencari solusi, salah satunya akan berkomunikasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBJPN) wilayah Kaltim terkait upaya perbaikan jalan nasional yang rusak di Kaltim tahun anggaran 2023.
“Kami di DPRD khususnya komisi III tentunya juga selalu memperjuangkan agar bagaimana infrastruktur di Kaltim bisa terbangun dengan baik,” kata Veridiana Huraq Wang, Rabu (25/10/2023).
Kemudian, kata Veridiana, terdapat juga sejumlah ruas jalan provinsi yang diupayakan menjadi kewenangan pemerintah pusat atau jalan nasional. Tujuan agar ada perbaikan dan pembangunan akses jalan yang lebih cepat dengan anggaran yang besar.
“Kami berharap banyak anggaran dari pemerintah pusat turun di Kaltim pada 2024 untuk peningkatan jalan. Apalagi, Kaltim menjadi IKN (Ibu Kota Negara) ke depan,” ujarnya.
Politikus perempuan yang akan maju ke DPR RI pada Pemilu 2024 itu menyebutkan, panjang jalan nasional di Kaltim sekitar 1.500 kilometer (km). Perbaikan jalan nasional yang rusak menggunakan dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2023 dengan nilai sekira Rp 2 triliun.
“Wilayah yang mendapatkan perbaikan jalan dari anggaran pusat itu mencakup Kutai Barat, Mahakam Ulu, dan kabupaten lain,” katanya.
Sementara, terdapat dana sebesar Rp8 triliun yang dikhususkan untuk pembuatan jalan di wilayah IKN Nusantara.
Selain koordinasi perbaikan jalan, Veridiana juga menyoroti jalan provinsi longsor di Jalan Anggana Samarinda yang baru mulai diperbaiki. Padahal peristiwa longsor sudah satu tahun lalu.
“Kalau saya melihat itu, warga terdampak longsor di Jalan Anggana Samarinda sangat membutuhkan penanganan cepat dan tepat. Itu sudah satu tahun (terjadi), baru mulai perbaikannya. Kita harapkan itu tidak terulang lagi di tempat lain,” ucapnya.
Dua lokasi yang masih terus dipantau, menurutnya, adalah jalan di Kecamatan Palaran dan jalan di Kecamatan Sambutan, Samarinda agar tidak terjadi peristiwa yang merugikan masyarakat.
“Kedua tempat itu sedang dikerjakan (perbaikan) dengan anggaran APBD provinsi. Kami akan melihat progresnya, apakah sesuai dengan rencana kerja dan anggaran,” sebut Veridiana. #ADV/reel