1BANGSA.ID. SAMARINDA – Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, H. Samri Saputra, menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang menunda pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini. Menurutnya, keputusan tersebut berdampak besar, terutama bagi calon PNS yang sudah terlanjur mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya.
“Kasihan mereka yang sudah resign dan berharap segera bekerja sebagai CPNS. Penundaan ini membuat mereka menganggur selama berbulan-bulan tanpa kepastian,” ujar Samri.
Ia menilai, sebelum mengambil keputusan, pemerintah pusat seharusnya melakukan kajian mendalam agar tidak merugikan masyarakat.
Dampak Penundaan CPNS dan Harapan DPRD Samarinda
Menurut Samri, alasan utama penundaan ini adalah persiapan anggaran di tingkat nasional. Namun, ia menegaskan bahwa tidak semua daerah mengalami kendala anggaran. Samarinda, misalnya, telah siap secara finansial untuk menjalankan rekrutmen CPNS.
“Seharusnya pemerintah pusat bisa lebih fleksibel. Daerah yang siap, seperti Samarinda, bisa langsung melaksanakan rekrutmen. Sementara daerah yang masih bermasalah dengan anggaran, bisa ditunda,” jelasnya.
Namun, pemerintah pusat justru mengambil keputusan yang meratakan penundaan di seluruh Indonesia, yang menurutnya bisa memicu perdebatan dan ketidakadilan antar-daerah.
DPRD Samarinda Minta Keputusan Ditinjau Ulang
Samri berharap pemerintah pusat bisa meninjau kembali keputusan ini, agar daerah yang sudah siap tetap bisa melanjutkan rekrutmen CPNS tanpa harus ikut terdampak oleh masalah anggaran di daerah lain.
“Kami berharap kebijakan ini bisa berubah, sehingga calon ASN yang sudah menunggu lama bisa segera mendapatkan kepastian,” pungkasnya. #
Reporter: Fathur | Editor: Wong