1bangsa.id, SAMARINDA – Serapan aspirasi masyarakat di kawasan Sungai Kunjang kembali menguatkan urgensi pembenahan infrastruktur dan pengelolaan wilayah permukiman di tengah geliat pembangunan Kota Samarinda. Hal ini terungkap dalam kegiatan reses Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Arif Kurniawan, yang digelar Selasa malam (20/5/2025) di Perumahan Korpri, Kelurahan Loa Bakung.
Arif, yang juga legislator dari Fraksi PKS, menyebut reses ini memperlihatkan tingginya tingkat keresahan warga terhadap sejumlah persoalan lingkungan dan infrastruktur. Dari banjir, kondisi jalan, hingga efektivitas pelaksanaan program Pro-Bebaya.
“Isu banjir paling mendominasi. Bahkan ada warga yang delapan kali rumahnya terendam. Ketinggian air pernah mencapai 3,45 meter. Ini bukan sekadar bencana musiman, tapi bukti lemahnya pengendalian tata ruang,” kata Arif kepada wartawan.
Ia menambahkan, masyarakat mengusulkan langkah-langkah teknis seperti normalisasi sungai di kawasan perumahan, perbaikan sistem drainase, dan pembangunan folder air untuk menampung limpasan hujan. Arif memastikan seluruh aspirasi tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama Dinas PUPR dan instansi teknis terkait.
Di sisi lain, Arif menyoroti keluhan warga soal kendaraan berat yang kerap melintasi kawasan padat penduduk, khususnya di Jalan Masjid Ar-Rasyid dan Jalan Istiqal. Aktivitas ini bukan hanya merusak jalan, tapi juga berpotensi membahayakan keselamatan warga.
“Solusi jangka panjangnya adalah pembangunan jalan alternatif. Usulan membuka akses dari Maulu menuju Kedaksa bisa menjadi opsi agar distribusi logistik tetap berjalan tanpa mengorbankan keselamatan warga,” jelasnya.
Selain isu fisik, Arif juga menyentil pentingnya akselerasi pelaksanaan program unggulan Pemkot, Pro-Bebaya. Ia menilai, koordinasi antara RT, Pokmas, dan pemerintah kota harus lebih solid agar penyaluran dana dan pelaksanaan kegiatan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga.
“Saya imbau Pokmas segera menyusun RAB, karena ini kunci agar proses pencairan tidak berlarut. Jangan sampai program bagus ini justru terhambat di tataran teknis,” tambahnya.
Meski belum menjadi fokus utama reses kali ini, Arif juga menyampaikan kekhawatiran warga terkait belum rampungnya proses sertifikasi lahan dan hunian. Ia menyebut persoalan tersebut akan masuk dalam prioritas pembahasan berikutnya karena berkaitan langsung dengan legalitas dan ketenangan hidup masyarakat.
Kegiatan reses ini menurut Arif bukan sekadar forum seremonial, tetapi sarana strategis untuk membaca denyut persoalan akar rumput yang kerap luput dari perhatian pembangunan makro. Ia berkomitmen untuk menjadikan hasil reses ini sebagai dasar advokasi kebijakan yang lebih berpihak pada warga.
“Kita tidak hanya dengar, tapi juga akan kawal hingga solusi itu benar-benar hadir,” tegasnya.
Reporter : Fathur | Editor : Wong | ADV