SAMARINDA- Politisi Partai Golkar yang kini duduk sebagai anggota DPRD Kalimantan Timur, M udin, mewacanakan dibentuknya panitia khusus mengenai pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility). Salah satu alasannya, karena dia melihat penyaluran CSR tidak fokus kepada kebutuhan warga sekitar perusahaan.
Ungkapan itu disampaikan Udin kepada wartawan, setelah melihat secara langsung masih banyak rumah warga yang berada dalam lingkar operasional perusahaan, dalam kondisi tidak layak huni.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim itu menjelaskan, di daerah pemilihannya yang meliputi Bontang, Kutai Timur dan Berau, dia menemukan warga miskin. Untuk itu dia meminta kepada sejumlah perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Bontang, Kutim maupun Berau untuk meningkatkan bantuan CSR, fokus untuk membangun Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat pra sejahtera.
“Saya melihat masih banyak masyarakat di pelosok-pelosok yang masih tinggal di pemukiman yang tidak layak,” kata Udin di Samarinda, baru-baru ini.
Politisi yang dikenal kritis ini berharap, CSR perusahaan tambang tidak hanya diberikan untuk lingkar wilayah sekitar tambang, tetapi juga untuk daerah-daerah pelosok lain di Kaltim yang membutuhkan.
Lanjutnya, perusahaan tambang juga harus mengalokasikan anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Udin mengapresiasi kinerja perusahaan tambang yang sudah memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah.
“Kalau kinerja penyaluran RLH tahun kemarin sudah baik, maka perlu ditingkatkan lagi. Namun perlu dievaluasi bersama agar penyalurannya merata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya. #ADV/reel